Eramuslim.com – Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, bikin heboh publik setelah menyebut bahwa solusi untuk Genosida Israel adalah dengan membentuk “negara Palestina yang Zionis”. Ucapan ini ia lontarkan dalam wawancara saat KTT NATO, dan langsung menuai reaksi keras dari berbagai pihak.

Saat diwawancara oleh jurnalis CNN Christiane Amanpour soal perdamaian di Timur Tengah dan masa depan negara Palestina, Carney bilang bahwa untuk bisa hidup damai berdampingan dengan Israel, Palestina harus menjadi “negara Zionis”, yaitu negara yang tidak hanya mengakui keberadaan Israel, tapi juga mendukung kemajuan Israel. “Tanpa itu, perdamaian nggak akan tercapai,” katanya.

Pernyataan ini bikin banyak orang marah. Di media sosial, banyak yang menilai Carney seperti meminta rakyat Palestina untuk mendukung ideologi yang selama ini justru menindas mereka. Beberapa organisasi di Kanada juga langsung angkat suara.

Salah satunya Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) yang bilang Carney “salah besar”. Lalu ada juga National Council of Canadian Muslims (NCCM) yang menegaskan kalau pernyataan Carney bertentangan dengan kebijakan luar negeri Kanada sendiri, yang selama ini mendukung pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka.

NCCM juga menyebut komentar Carney itu “menghina” dan menutup mata terhadap kenyataan pahit yang dialami warga Gaza, di mana ribuan orang tewas akibat serangan Israel—bahkan oleh banyak pihak disebut sudah masuk kategori genosida.

Banyak orang juga menilai Carney terlalu berpihak pada Israel. Soalnya, meskipun dia bilang mendukung solusi dua negara, tapi dia menambahkan bahwa negara Palestina yang dibentuk harus “Zionis”. Netizen pun menyebut itu sebagai pernyataan yang keterlaluan dan nggak sensitif.

Intinya, publik marah karena merasa Carney lebih mementingkan kepentingan Israel, sementara penderitaan rakyat Palestina seperti diabaikan. Apalagi, perang Israel di Gaza sampai saat ini sudah menewaskan lebih dari 56.000 orang, dan Carney dinilai tetap mendukung tindakan itu.

Pernyataan Perdana Menteri Kanada Mark Carney tentang perlunya membentuk “negara Palestina yang Zionis” bukanlah sekadar keliru, itu adalah bentuk kekerasan diplomatik terhadap identitas, sejarah, dan penderitaan rakyat Palestina.

Zionisme, dalam konteks politik modern, bukan hanya ideologi tentang kembalinya orang Yahudi ke tanah yang mereka klaim sebagai “tanah suci”, tetapi juga telah menjadi mesin penjajahan, pengusiran, dan genosida terhadap rakyat Palestina. Maka, menyuruh Palestina menjadi “Zionis” sama artinya dengan meminta rakyat yang dijajah untuk mencintai penjajahnya.

Ini bukan sekadar ide nasionalisme, tetapi telah terbukti digunakan sebagai legitimasi untuk menduduki tanah Palestina, membantai warga sipil, menghancurkan rumah, sekolah, dan rumah sakit, termasuk yang terjadi di Gaza hari ini.

Mengaitkan kemerdekaan Palestina dengan keharusan menerima Zionisme justru mencabut akar perjuangan itu sendiri. Palestina tidak memerlukan stempel ideologi penjajah untuk mendapatkan hak dasarnya sebagai bangsa. Tidak ada perdamaian sejati tanpa keadilan. Dan tidak ada keadilan jika rakyat Palestina dipaksa menerima ideologi yang selama ini menindas mereka. Sebagai negara yang katanya menjunjung hak asasi manusia, Kanada mestinya bersikap tegas terhadap penjajahan — bukan menyulapnya jadi “solusi” diplomatik.

Sumber: Middle East Eye

Eramuslim.com – Ustadz Khalid Basalamah akhirnya angkat bicara terkait kabar pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024-2025. Melalui video talk show yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Ustaz Khalid menjelaskan duduk perkara pemanggilan tersebut.

Dalam video yang diunggah pada Kamis (26/6/2025), ia menjelaskan bahwa kehadirannya ke kantor KPK merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah, sesuai ajaran Ahlusunnah wal Jamaah. Ustaz Khalid bahkan menukil surah An-Nisa ayat 59 sebagai dasar tindakannya.

“Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri (pemerintah) di antara kalian,” ujar Khalid dalam video tersebut.

Tegaskan Bukan Tersangka: “Kalau Tersangka, Sudah Tahu Pakai Baju Apa”

Meski dipanggil oleh lembaga antirasuah, Khalid menegaskan bahwa dirinya bukan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Ia datang memenuhi panggilan sebagai warga negara yang taat hukum dan dimintai klarifikasi atas informasi tertentu.

“Kalau tersangka, bukan begitu modelnya. Antum (kalian) sudah tahu pakai baju apa di KPK, kan? Saya diundang, dan saya datang sebagai warga Indonesia yang patuh,” jelasnya.

Khalid juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki jabatan atau keterlibatan langsung dengan Kementerian Agama maupun penyelenggaraan ibadah haji.

“Saya bukan Menteri Agama, bukan eks Menteri, bukan staf Kemenag. Saya tidak ada hubungannya,” tegasnya.

Pemanggilan sejumlah pihak dalam kasus ini bermula dari temuan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR, yang dibentuk usai Timwas Haji DPR menyoroti berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M. Dalam rapat paripurna pada 4 Juli 2024, DPR resmi membentuk Pansus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pembagian kuota haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Anggota Pansus, Wisnu Wijaya, menyebut pembagian kuota jemaah haji tambahan oleh Kemenag melenceng dari keputusan resmi pemerintah. Menurutnya, Kemenag membagi kuota tambahan 20 ribu jemaah menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus — bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024, yang menyatakan kuota resmi adalah 241.000 jemaah (221.720 jemaah reguler dan 19.280 jemaah haji khusus).

Meski belum mengumumkan secara rinci siapa saja yang terlibat, KPK mulai memanggil berbagai pihak untuk dimintai keterangan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan publik figur yang dianggap memiliki informasi penting. Ustadz Khalid menjadi salah satunya, namun hanya sebagai saksi untuk dimintai keterangan.

Di akhir videonya, Ustadz Khalid menyerukan kepada para pengikutnya untuk tidak berspekulasi dan tetap tenang. Ia memastikan dirinya hadir di KPK demi klarifikasi dan ketaatan pada hukum, bukan karena terlibat kasus korupsi.

“Yang penting kita pegang prinsip, selama benar, jangan takut. Kita hadir karena menghormati hukum

Sumber: CNN Indonesia

Eramuslim.com – Setelah sempat menghebohkan publik pada 2024 dengan keputusan menarik dana senilai Rp13 triliun dari Bank Syariah Indonesia (BSI), Muhammadiyah kini siap melangkah lebih jauh: mendirikan Bank Syariah Muhammadiyah (BSM).

Pendirian BSM menjadi bagian dari implementasi amanat Muktamar Muhammadiyah, dan saat ini proses perizinannya sedang berjalan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peluncuran bank tersebut ditargetkan pertengahan tahun ini, setelah seluruh syarat perizinan dan modal terpenuhi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengonfirmasi bahwa pendirian Bank Syariah Muhammadiyah tengah dalam tahap peninjauan.

“Iya sudah diproses. Sepertinya tidak lama lagi izinnya keluar. Mungkin sebulan ini lah,” ujarnya, Sabtu (27/6/2025).

Menurut Dian, pendirian awal akan berbentuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Nantinya, bank ini bisa dikembangkan menjadi bank umum syariah tergantung fokus bisnis Muhammadiyah.

“Apakah akan menjadi bank komersial besar, itu sedang mereka pikirkan. Ada keunikan-keunikan organisasi Muhammadiyah yang jadi pertimbangan,” tambah Dian.

Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna menjelaskan bahwa Bank Syariah Muhammadiyah tidak dibentuk melalui merger antar-BPRS milik Muhammadiyah. Sebaliknya, pendirian dilakukan melalui transformasi satu BPRS utama sebagai cangkang awal.

“Yang diambil itu BPRS-nya Uhamka, ditransformasi menjadi bank buku 1. Lalu yang lain ikut sebagai pemegang saham. Jadi bukan merger,” jelas Mukhaer.

Salah satu BPRS yang akan dijadikan entitas awal adalah BPRS Matahari Artha Daya, milik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka).

Saat ini, Muhammadiyah memiliki setidaknya 17 BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka akan dikonsolidasikan untuk memperkuat struktur keuangan dan operasional Bank Syariah Muhammadiyah.

Langkah awal dimulai dengan memenuhi persyaratan modal inti minimal Rp100 miliar untuk mencapai status bank buku 1. Setelah itu, target jangka panjang adalah menjadi bank umum syariah buku 4, yang memerlukan modal minimal Rp1 triliun.

Persyaratan modal besar untuk mendirikan bank syariah diyakini bukan hambatan bagi Muhammadiyah. Organisasi Islam terbesar ini diketahui memiliki aset fantastis.

“Total aset Muhammadiyah mencapai Rp400 triliun, termasuk dana tunai, tanah, bangunan, dan kendaraan,” ungkap Anwar Abbas pada 2020, saat masih menjabat Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah.

Mukhaer menegaskan bahwa pendirian BSM adalah amanat lama yang berasal dari Muktamar Muhammadiyah Makassar 2015 dan dipertegas lagi pada Muktamar Solo 2022.

“Ini bukan keputusan mendadak. Dalam dokumen tanfidz Muktamar, pendirian Bank Muhammadiyah adalah salah satu amanah muktamirin,” kata Mukhaer saat menghadiri Rakerwil LP-UMKM PWM Jatim di Wonosalam, Jombang, Sabtu (22/2/2025).

Mukhaer menyebut bahwa proses perizinan di OJK terus berjalan lancar dan target peluncuran Bank Syariah Muhammadiyah adalah pertengahan tahun ini.

“Mudah-mudahan pertengahan tahun ini BSM bisa launching. Mohon doanya,” tutupnya.

Langkah Muhammadiyah mendirikan bank sendiri menunjukkan kemandirian dan keberpihakan organisasi ini pada ekosistem keuangan syariah nasional. Dengan modal besar dan jaringan luas, Bank Syariah Muhammadiyah berpotensi menjadi kekuatan baru dalam industri perbankan syariah Indonesia.

Sumber: gbn.top dan fajar.co.id

Eramuslim.com – Isu dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara makin menjadi sorotan publik. Apalagi, nama Bobby Nasution, Gubernur Sumut yang juga menantu Presiden Joko Widodo, turut disebut-sebut dalam pusaran kasus ini.

Salah satu tokoh yang angkat suara adalah eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Melalui akun media sosial X (dulu Twitter), Said Didu memberikan komentar tajam soal kondisi politik terkini.

“Jokowi mulai hilang kesaktiannya,” tulisnya, dikutip Senin (30/6/2025), menanggapi kabar bahwa Bobby akan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Gubernur Bobby akan diperiksa KPK, Bun…” imbuhnya dalam cuitan lain.

KPK memang mengisyaratkan akan memanggil Gubernur Bobby untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek jalan yang melibatkan Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

“Kalau memang bergerak ke kepala dinas atau ke gubernurnya, kami akan minta keterangan,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Minggu (29/6/2025).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menegaskan bahwa pemanggilan saksi akan dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan, termasuk pejabat tinggi daerah.

“KPK tentu akan memanggil siapa saja yang dibutuhkan keterangannya, termasuk Gubernur,” ujar Budi, Senin (30/6).

Bobby: “Kami Bersedia Diperiksa”

Menanggapi kemungkinan dipanggil oleh KPK, Bobby Nasution menyatakan dirinya siap menjalani proses hukum.

“Namanya proses hukum, ya kami bersedia saja. Apalagi kalau katanya ada aliran uang,” ujarnya di Kantor Gubernur Sumut.

“Kalau ada aliran uang ke seluruh jajaran, baik ke sesama, bawahan, atau atasan, wajib memberikan keterangan,” tambahnya.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025. Dua hari kemudian, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan.

Kelima tersangka tersebut terbagi ke dalam dua klaster:

– Klaster Pertama (Dinas PUPR Sumut):

Topan Obaja Putra Ginting – Kepala Dinas PUPR Sumut

Rasuli Efendi Siregar – Kepala UPTD Gunung Tua, merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK)

M. Akhirun Efendi Siregar – Dirut PT DNG (pemberi suap)

– Klaster Kedua (Satker PJN Wilayah I Sumut):

Heliyanto – PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut

M. Rayhan Dulasmi Piliang – Direktur PT RN (pemberi suap)

KPK mengungkap bahwa total nilai proyek yang diduga menjadi objek suap mencapai Rp231,8 miliar, terdiri dari:

– Klaster 1 (Dinas PUPR Sumut):

Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang – Gunung Tua – Simpang Pal XI (2023–2025)

Penanganan longsor dan rehabilitasi jalan

– Klaster 2 (Satker PJN Wilayah I Sumut):

Jalan Sipiongot – Batas Labuhanbatu Selatan (Rp96 miliar)

Jalan Hutaimbaru – Sipiongot (Rp61,8 miliar)

Dari hasil penyelidikan awal, KPK menduga: TOP, RES, dan HEL sebagai penerima suap. KIR (Akhirun) dan RY (Rayhan) sebagai pemberi suap. Tujuannya adalah untuk memuluskan pemenangan tender proyek-proyek jalan tersebut.

KPK juga menyampaikan akan menyita aset-aset yang diduga berkaitan dengan kasus ini guna pengembalian kerugian keuangan negara. Tim penyidik saat ini masih menganalisis barang bukti yang ditemukan dalam OTT serta membuka kemungkinan memanggil pihak lain.

Seiring dengan pengungkapan kasus ini, video karangan bunga berderet di tepi jalan viral di media sosial X. Karangan bunga itu berisi dukungan terhadap langkah KPK dalam membongkar kasus suap proyek jalan, sekaligus sindiran terhadap oknum pejabat yang diduga terlibat.

Kasus ini menjadi perhatian nasional, bukan hanya karena nilai proyeknya yang fantastis, tapi juga karena menyentuh lingkaran dekat Presiden. Apakah benar Bobby Nasution akan menjadi saksi kunci? Apakah kasus ini akan mengungkap nama-nama besar lain? Publik menunggu transparansi dan ketegasan dari KPK.

Sumber: CNN Indonesia, Suara.com, fajar.co.id, dan AntaraNews

Eramuslim.com – Pegiat media sosial sekaligus dokter, dr. Tifauzia Tyassuma atau yang lebih dikenal sebagai Dokter Tifa, mengungkap bahwa dirinya dan keluarganya menjadi korban teror di tengah isu dugaan ijazah palsu yang terus menjadi sorotan publik.

Melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter) miliknya, Dokter Tifa menceritakan bagaimana anak-anaknya mendapatkan tekanan dan ancaman dari pihak yang tidak dikenal.

“Anak-anak saya diteror. Kost mereka disatroni, dan diancam verbal akan disakiti,” tulis Tifa, dikutip Senin (30/6/2025).

“Sampai foto-foto KTM dan KTP mereka disebar di sosial media dengan ancaman setiap hari di WA,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dokter Tifa mengungkap bahwa teror ini tidak hanya menimpa dirinya, tapi juga menimpa beberapa pihak lain yang diketahui vokal menyuarakan kritik soal dugaan ijazah palsu, termasuk:

Rismon Sianipar, pakar forensik digital, yang disebut telah mengalami perusakan mobil berulang kali

Roy Suryo, mantan Menpora dan pemerhati teknologi, yang menurut Tifa, dikirimi benda-benda mistis yang disebut berasal dari “dunia astral”

“@SianiparRismon mobilnya dirusak berkali-kali. @KRMTRoySuryo dikirimi makhluk aneh-aneh dari dunia astral,” ujarnya.

Pertanyaan untuk Para Penyerang: “Siapa Sebenarnya yang Ketakutan?”

Dokter Tifa pun mempertanyakan motif dari para pelaku teror ini. Ia menilai bahwa aksi intimidasi terhadap dirinya dan keluarganya mencerminkan adanya ketakutan besar dari pihak tertentu yang merasa terancam oleh kebenaran.

“Sebetulnya siapa sih yang ketakutan ini? Kok banci sekali anak-anak pun diserang? Pakai preman dll,” tulisnya.

“Yang serang pakai tangan orang lain itu yang melakukan kejahatan, penipuan, kebohongan. Yang diserang, tentu saja yang pegang kebenaran,” tambahnya.

Sindiran Menohok: “Berobat atau Liburan dengan Cucu?”

Di akhir cuitannya, Dokter Tifa melontarkan sindiran tajam yang diduga diarahkan kepada sosok yang tengah menjadi sorotan dalam pusaran isu ini. Ia menyinggung alasan “berobat” yang digunakan seseorang, namun justru terlihat seperti liburan keluarga.

“Btw, siapa yang berobat alasannya, tapi liburan antar cucu ya?” tutupnya.

Pernyataan Dokter Tifa muncul di tengah ramainya polemik soal keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang belakangan kembali mencuat. Sejumlah pihak, termasuk pakar forensik digital Rismon Sianipar, gencar menyuarakan kejanggalan dalam dokumen-dokumen pendidikan kepala negara tersebut.

Kendati belum ada keterangan resmi yang membenarkan tuduhan tersebut, perhatian publik terus meningkat, dan tekanan terhadap para pengkritik pun tampak makin intens.

Sumber: Fajar.co.id

Eramuslim.com – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, membantah keras laporan yang menyebut mereka telah mengajukan sejumlah syarat kepada Amerika Serikat untuk mencapai gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Mereka menyebut klaim tersebut sebagai “rekayasa terang-terangan” yang tidak mencerminkan sikap resmi mereka.

Bantahan ini muncul setelah Sky News Arabia—media asal Uni Emirat Arab—mengutip sumber eksklusif yang mengklaim bahwa Hamas mengajukan beberapa tuntutan, seperti:

• Kantor politik Hamas di luar negeri tidak boleh disentuh agar dana tetap mengalir,

• Keterlibatan Hamas dalam pemerintahan Gaza pascaperang,

• Dan jaminan dari Amerika Serikat bahwa perang dihentikan setidaknya selama 70 hari.

Namun, Hamas membantah semua tudingan itu. Dalam pernyataannya yang dikutip oleh Shafaq News, mereka menegaskan bahwa informasi tersebut sepenuhnya palsu dan “berlawanan dengan sikap publik kami yang jelas.” Hamas juga menuding laporan itu sengaja dibuat untuk mencoreng citra perjuangan Palestina dan mengalihkan perhatian dari kekejaman militer Israel yang masih berlangsung di Gaza.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimismenya soal potensi tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Dalam wawancaranya dengan CBS pada Jumat, 28 Juni 2025, Trump mengatakan, “Saya pikir kita sudah sangat dekat. Mungkin dalam minggu depan, gencatan senjata bisa tercapai.”

Sejak pecahnya perang pada Oktober 2023, kedua belah pihak telah dua kali menyepakati jeda konflik dan pertukaran sandera. Yang terakhir berlangsung selama 60 hari dan berakhir pada pertengahan Maret 2025. Namun, pertempuran kembali berkecamuk setelahnya, dan sampai kini belum ada tanda-tanda kesepakatan baru akan tercapai.

Baik pihak Israel maupun Hamas hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan gencatan senjata terbaru yang disebut-sebut akan terjadi dalam waktu dekat.

Sumber: Tempo.co

Eramuslim.com – Bos besar Oracle, Larry Ellison, kini resmi menyandang gelar orang terkaya kedua di dunia, menggeser posisi pendiri Amazon, Jeff Bezos. Kenaikan kekayaan Ellison mencetak rekor luar biasa—dalam sehari, ia menambah USD 26 miliar (sekitar Rp 422 triliun), menjadikannya salah satu lonjakan kekayaan harian terbesar dalam sejarah miliarder.

Dilansir dari Times of India (Rabu, 18 Juni 2025), lonjakan fantastis ini membuat total kekayaan Ellison melonjak ke angka USD 243 miliar, menyalip Bezos (USD 227 miliar) dan CEO Meta, Mark Zuckerberg (USD 239 miliar). Ia kini hanya kalah dari Elon Musk, sang CEO Tesla yang masih duduk di puncak dengan kekayaan USD 407,3 miliar, menurut Forbes.

Lompatan kekayaan Ellison terjadi usai Oracle merilis laporan pendapatan kuartalan yang memukau para investor. Saham perusahaan perangkat lunak itu melonjak hingga menembus USD 200 per lembar—angka tertinggi sepanjang sejarahnya. Pendapatan dan laba perusahaan yang melampaui ekspektasi pasar menjadi pendorong utama.

Sementara itu, Jeff Bezos sendiri sempat menikmati gelar orang terkaya kedua sejak 2017, berkat lonjakan saham Amazon kala itu yang juga sempat membuatnya melampaui Warren Buffett.

Siapa Larry Ellison?

Larry Ellison bukan orang baru dalam daftar miliarder dunia. Ia adalah co-founder, chairman, sekaligus Chief Technology Officer (CTO) Oracle—perusahaan perangkat lunak raksasa yang ia dirikan dan kendalikan sekitar 40% sahamnya. Selama 37 tahun ia memimpin sebagai CEO, sebelum mundur dari posisi tersebut pada 2014.

Oracle sendiri tumbuh agresif lewat strategi akuisisi, termasuk pembelian besar senilai USD 28,3 miliar atas perusahaan rekam medis Cerner pada 2021.

Tak hanya dunia teknologi, kehidupan pribadi Ellison juga mencuri perhatian. Pada 2020, ia menetap secara permanen di Pulau Lanai, Hawaii, pulau yang hampir seluruhnya ia beli pada 2012 seharga USD 300 juta. Ia juga pernah menjadi anggota dewan direksi Tesla dari 2018 hingga 2022, dengan kepemilikan saham mencapai 45 juta lembar.

Sumber: Tempo.co

by M Rizal Fadillah

Pengamat intelijen mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) Kolonel Purn Sri Rajasa Chandra kini tengah serius mendalami indikasi pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka Pojok. Menurutnya ia menindaklanjuti “temuan” kader senior PDIP Bambang Beathor Suryadi yang mengungkap peran “orang Jokowi Solo” yang bekerjasama dengan “orang PDIP Jakarta” dalam pembuatan dokumen palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka Pojok tahun 2012.

Dokumen tersebut dibuat untuk melengkapi syarat administrasi pengajuan Joko Widodo sebagai Calon Gubernur DKI bersama Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Dokumen buatan Pasar Pramuka Pojok itu digunakan pula untuk pengajuan Calon Presiden pada Pilpres 2014. Dokumen dengan foto-foto yang sama sesungguhnya sudah menimbulkan pertanyaan dan keraguan tentang kebenaran bahwa foto dalam ijazah tersebut adalah Joko Widodo.

Sri Rajasa Chandra dengan pengalaman dan naluri intelijennya mengendus tokoh Pasar Pramuka yang menjadi “pemain” di pasar tersebut yang kemudian di masa pemerintahan Jokowi menjadi Rektor dan Wakil Menteri. Kariernya melejit dari tukang sapu, “dosen” pembuatan skripsi, hingga komisaris BUMN. Prof Dr Paiman Raharjo pemilik percetakan dan  jasa skripsi di Pasar Pramuka Pojok yang diendus Kol Purn Sri Rajasa tersebut.

Dicurigai memiliki keterkaitan dengan pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Paiman adalah Ketua Relawan Sedulur Jokowi. Ada simbiosis mutualisma Paiman dan Jokowi. Sri Rajasa menduga itu berhubungan dengan ijazah Jokowi 2012. Meski masih samar Sri Rajasa bertekad untuk mengejar. Ia mengaku banyak relasi di Pasar Pramuka yang mahir membuat duplikat berbagai dokumen sebelum kios-kios disana terbakar Desember 2024.

Paiman Rajarjo dalam kacamata intelijen Sri Rajasa telah melakukan deception. Berbohong untuk menghindar dari kecurigaan. Namun hal itu justru meningkatkan kecurigaan. Banyak misteri Paiman yang harus dan akan dibongkar oleh Sri Rajasa bersama teman-temannya. Termasuk ketidakbenaran keberadaan di Pasar Pramuka Pojok hanya sampai 2002.

Menurut Rajasa Paiman usaha disana hingga 2017 artinya saat pembuatan dokumen Joko Widodo oleh Widodo Tim Solobdan lainnya ia masih berada di lokasi pasar. Alibi hingga 2002 dengan menunjukkan nama-nama referensi sebagai bukti, ternyata nama itu adalah famili dekatnya. Bagi Rajasa banyak penyembunyian fakta oleh Paiman. Intimidasi atas Roy Suryo menjadi indikasi pula.

Menarik fenomena Rajasa memburu Paiman ini. Akankah hal itu akan menjadi jalan bagi semakin terkuaknya drama ijazah Joko Widodo ?
Nampaknya iya.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 30 Juni 2025

Eramuslim.com – New York, kota yang tak pernah tidur, kini bersiap menuliskan babak baru dalam sejarah politik Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, seorang Muslim muda, vokal, dan pro-Palestina hampir pasti merebut kursi Wali Kota New York dari Partai Demokrat. Namanya Zohran Mamdani — dan ia bukan kandidat biasa.

Kemenangan Mamdani bukan sekadar soal suara. Ini adalah tamparan keras bagi politik pro-Israel di Amerika, dan sinyal kebangkitan kekuatan akar rumput progresif.

Ketika mantan gubernur Andrew Cuomo secara terbuka mengakui kekalahannya dan memberi selamat, satu hal jadi jelas: Zohran Mamdani bukan lagi sekadar calon — dia adalah gelombang perubahan.

Muslim, Imigran, dan Tak Takut Tantang Israel

Mamdani bukan politisi yang bermain aman. Ia dengan tegas mengutuk agresi Israel di Gaza, mendukung gerakan boikot, sanksi, dan divestasi (BDS), bahkan menyatakan bahwa ia tak akan ragu menangkap Perdana Menteri Israel jika menjejakkan kaki di New York. Pernyataan yang berani — dan memicu resonansi kuat dari kelompok progresif dan komunitas Muslim serta imigran di AS.

Kemenangannya menjadi simbol penting: suara kaum muda, minoritas, dan para pembela kemanusiaan kini mulai menguasai panggung kekuasaan.

Akar Rumput Bangkit: Kampanye 20 Bahasa, Dukungan Tanpa Mesin Politik

Kunci kemenangan Mamdani bukan uang atau elite politik. Kekuatan sejatinya ada di akar rumput. Kampanyenya digerakkan oleh sukarelawan muda, imigran, dan komunitas progresif — dari Democratic Socialists of America, Working Families Party, hingga kelompok aktivis lingkungan. Mereka berkampanye dalam lebih dari 20 bahasa, menyasar suara warga kota paling beragam di dunia.

Ini bukan sekadar pencalonan. Ini pemberontakan damai terhadap status quo.

Dari Kampala ke New York: Perjalanan Seorang Rapper, Aktivis, dan Politisi

Lahir di Kampala, Uganda, dari ibu berdarah India dan ayah seorang akademisi di Columbia University, Mamdani pindah ke AS saat berusia tujuh tahun. Ia tumbuh sebagai sosok vokal, aktivis mahasiswa, dan kini anggota dewan legislatif negara bagian New York.

Tak banyak yang tahu: di balik jas dan pidato politiknya, Mamdani juga seorang rapper dengan nama panggung Mr. Cardamom. Ia merilis lagu hip-hop berjudul Nani—membuktikan bahwa perlawanan juga bisa datang lewat musik.

Palestina Jadi Isu Sentral: Demokrat Tak Lagi Seragam Dukung Israel

Kemenangan Mamdani menandai sesuatu yang lebih besar: pergeseran posisi politik Partai Demokrat terhadap Israel. Dukungan tanpa syarat mulai luntur. Aktivis Yahudi anti-Zionis dari kelompok Jewish Voice for Peace (JVP Action) pun terang-terangan menyatakan: “Basis Demokrat tidak lagi bisa dibohongi oleh narasi lama tentang Israel.”

Kemenangan Ini Milik Semua yang Pernah Dibelakang, Kini Di Depan

Zohran Mamdani bukan hanya calon Wali Kota. Ia simbol perlawanan terhadap politik lama, suara bagi yang tak pernah diajak bicara, dan harapan bagi masa depan yang lebih adil. New York akan segera punya pemimpin yang tak gentar bicara soal Palestina, keberagaman, dan hak asasi manusia — bahkan jika itu membuat elite politik panas dingin.

Sumber: MetroTVNews

Eramuslim.com – Sejumlah komunitas ojek online (ojol) di berbagai daerah menyuarakan penolakan atas rencana pemerintah yang ingin merevisi aturan komisi maksimal aplikasi transportasi daring. Aturan yang saat ini berlaku, yakni Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022, membatasi komisi aplikasi sebesar 20 persen dari pendapatan mitra pengemudi.

Menurut para driver, skema komisi 20 persen ini dinilai masih wajar dan menguntungkan—asalkan disertai dukungan nyata dari perusahaan aplikator, seperti asuransi kerja, pelatihan, promo pelanggan, hingga bantuan operasional.

“Bukan soal besar kecil potongannya, tapi soal perlindungan”

Komunitas ojol di Surabaya, seperti Komunitas B_Des, menyampaikan bahwa potongan komisi saat ini justru memberi mereka manfaat. Ketua komunitas, Dwi Wahyuliono, menegaskan bahwa potongan 20 persen terasa masuk akal jika dibarengi dukungan konkret.

“Potongannya masuk akal. Yang penting, kami dapat dukungan nyata. Kalau cuma kecil potongannya tapi gak ada perlindungan, itu malah nambah risiko,” katanya.

Senada dengan Dwi, Imam Syafei dari Mitra Gocar Community menambahkan bahwa sistem saat ini mendukung stabilitas kerja. Ia menyebutkan berbagai bentuk bantuan yang diterima mitra, seperti pelatihan dan bantuan medis, sebagai kompensasi yang sepadan dengan potongan.

Yogyakarta: Sistem saat ini sudah efisien dan melindungi

Di Yogyakarta, Wuri Rahmawati, Ketua Forum Ojol Yogyakarta Bersatu (FOYB), juga menilai skema yang ada saat ini sudah membantu efisiensi biaya operasional driver. Ia menyebut program diskon servis, voucher oli, hingga asuransi sebagai bentuk tanggung jawab aplikator.

“Saya pribadi tidak masalah dengan skema 20% karena driver merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Wuri juga menyoroti keberadaan aplikator baru yang menawarkan tarif murah dan potongan rendah, namun tanpa perlindungan bagi driver atau pelanggan.

“Pemerintah harusnya fokus menindak aplikator yang melanggar aturan, bukan mengganggu sistem yang sudah memberi manfaat,” tegasnya.

Balikpapan dan Bali: Komisi wajar asal transparan dan peduli

Penolakan juga datang dari komunitas pengemudi di Balikpapan. Sudarlin dari komunitas Three Wolf & Siloam Driver mengakui adanya potongan komisi, namun ia melihat aplikator masih bertanggung jawab.

“Potongannya memang ada, tapi juga balik lagi ke kami. Ada diskon servis, sembako, asuransi. Yang penting transparan dan peduli,” ujarnya.

Hendra Kurniawan dari komunitas Cepoet Balikpapan menambahkan bahwa aplikator yang menerapkan skema 20% justru lebih konsisten dalam mendukung mitra.

Sementara itu, di Bali, pengemudi seperti I Gusti Anom Susila dan I Dewa Gede Suryadharma Setiawan menyebut sistem saat ini membuat mereka tetap produktif.

“Kalau aplikator serius bantu mitra, komisi itu sebanding. Kami merasa dilindungi dan dihargai,” kata Dewa Gede.

Pemerintah: Terbuka untuk revisi, tapi jangan ganggu ekosistem

Menanggapi berbagai suara ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap pembentukan aturan baru yang lebih menyeluruh, asalkan tidak merusak keseimbangan ekosistem ojol yang sudah ada.

“Ini bukan sekadar bisnis. Ada ekosistem besar: pengemudi, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah ingin menjaganya agar tetap berkelanjutan,” ujar Dudy dalam diskusi bersama aplikator dan media di Jakarta, Senin (19/5).

Sumber: regional.kontan.co.id