Berita Palestina

Sejak meletusnya Intifadhah tanggal 29 September 2000 hingga 30 Desember 2005, angka kematian anak-anak akibat Israel mencapai 797 orang jiwa. Mereka adalah anak-anak berusia antara rentang beberapa bulan hingga di bawah 18 tahun dan umumnya tewas oleh serangan tentara Israel.

Tindakan Israel membangun tembok pemisah, membuat pos-pos pemeriksaan dan blok-blok jalan yang hanya boleh dilintasi warga Israel di kawasan Tepi Barat, telah menyebabkan perekonomian Palestina terpuruk.

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan bahwa dirinya berencana untuk mengakneksasi wilayah Yordan Valley dan pemukiman-pemukiman utama Yahudi ke wilayah Israel dengan membuat perbatasan-perbatasan.

Dalam dua hari ini, pasukan Israel sudah membunuh sembilan orang pejuang Palestina. Selasa (7/2) malam, serangan udara Israel diarahkan ke sebuah mobil yang ditumpangi oleh pejuang Brigade Martir Al-Aqsa saat melintas di kota Gaza.

Kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi bisa tidak sejalan. Nampaknya itu terjadi di kalangan bankir Israel. Kepala Bank Central Israel, Stanley Fischer mengatakan, Israel masih bisa menjalin hubungan ekonomi dengan Palestina setelah Hamas menjalankan pemerintahan baru di negara itu.

Dr. Mahmud Zuhar, salah satu anggota Biro Politik Hamas, menyebutkan 60% dari dana yang dibutuhkan pemerintahan Palestina, akan datang dari negara-negara Islam dan Arab.

Kemenangan Hamas tidak akan berdampak negatif terhadap perkembangan perekonomian Palestina. Setidaknya itulah yang ditunjukkan para pelaku ekonomi di sektor umum dan khusus di Palestina.

Sejumlah media massa berbahasa Ibrani mengungkap info baru mengejutkan tentang rencana pemerintah AS melakukan revisi undang-undang anti teroris, setelah kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina. Informasi itu adalah seputar pencantuman Pemerintah Palestina yang telah berubah menjadi “markas kaum teroris”.

Negara-negara Kwartet gamang soal pemutusan dana bantuan ke Palestina. Kegamangan ini dilaporkan The Guardian yang menguraikan informasi berbeda tentang sikap negara kwartet AS, Inggris, Rusia dan PBB prihal dukungan dana untuk pemerintahan Palestina di bawah pimpinan Hamas.

Khalid Misy’al, kepala biro politik Hamas, mengeluarkan sejumlah pernyataan penting guna menjawab pertanyaan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal Palestina.